 |
| Rombongan Anggota Komisi VIII DPR-RI di KBRi Canberra. Sumber: www.kemlu.go.id |
Lagi-lagi Anggota Dewan yang terhormat kita ini menunjukkan dirinya dari kelompok orang-orang yang "cerdas". Yaa, cerdas mengelabuhi rakyatnya. Dalam studi banding yang dilakukan oleh Komisi VIII ke Australia yang [katanya] bertujuan untuk belajar mengenai upaya penanggulangan kemiskinan, diantaranya menyusun konsep rancangan RUU Fakir Miskin, RUU Kebebasan dan Perlindungan Beragama, RUU ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) - pengurangan pajak terhadap donasi/sumbangan, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, RUU Pendidikan yang Dikelola Masyarakat Swasta, nyatanya hanya sebuah bualan dan sekedar pelesiran belaka yang menguras uang rakyat sampai ratusan juta.
Bayangkan saja, tak tanggung-tanggung dana yang digunakan untuk pelesiran ke Australia ini mencapai 811 juta rupiah selama 6 hari atau jika dikonversi sebesar 5000 dolar amerika per orang per minggu. Padahal kita tahu, efektivitas studi banding yang dilakukan Anggota Dewan sangatlah rendah dan tidak tepat guna.
Bayangkan saja, tak tanggung-tanggung dana yang digunakan untuk pelesiran ke Australia ini mencapai 811 juta rupiah selama 6 hari atau jika dikonversi sebesar 5000 dolar amerika per orang per minggu. Padahal kita tahu, efektivitas studi banding yang dilakukan Anggota Dewan sangatlah rendah dan tidak tepat guna.
Setibanya di Australia, ada beberapa hal yang menarik sekaligus aneh yang belum pernah terjadi seumur-umur pada Anggota Dewan di negeri ini di saat melakukan studi banding ke luar negeri :
Pertama,
Di saat Anggota Dewan tiba di Australia dan ingin melakukan studi banding ke Parlemen Australia, ternyata jadwal kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia bertepatan dengan masa reses Paskah Parlemen Australia serta Parlemen Negara Bagian NSW dan Victoria, maka tidak mengherankan jika tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan (member of parliament) pada tingkat Federal dan Negara Bagian di Australia pada jadwal tentatif kunjungan Komisi VIII ke Australia. Masak mau studi banding di waktu libur..?? Trus mau studi banding dengan siapa?? Kan lucu..?? Hhmmm.. Payahh...!!!
Kedua,
Kejadian yang kedua ini yang seru. Mengutip tulisan dari Teguh Iskanto mengenai kejadian email Komisi VIII saat audiensi dengan Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Australia, berikut ceritanya :
Ketika mendekati pukul 21.00, pihak KJRI berusaha menutup sesi tanya jawab, dengan alasan kesibukan anggota Dewan pada keesokan harinya: which is Sunday of course. :)
Bukankah adalah hak kita sebagai rakyat untuk meminta/menanyakan hal-hal yang dirasa perlu ke wakil rakyat kita di parlemen? Pada saat itu, suasana semakin riuh dan sudah ada hadirin yang berteriak-teriak langsung bertanya… tanpa moderator… :) terus terang suasana sudah sedikit agak kacau pada waktu itu. Bahkan, ada beberapa yang langsung meninggalkan ruangan dan langsung pulang.
Here comes the bomb shell…
Salah satu kawan saya (pas saat sesi kacau) sempat berteriak, “Kenapa nggak pakai teleconference aja sih Pak?” Pada saat itu, Bapak Karding menjawab, “Wah, itu kan teknisnya terlalu rumit…." Sontak mendengar jawaban tadi, hadirin yang umumnya mahasiswa langsung tertawa… lalu ada lagi yang nyeletuk, “Pak, mau dibikinin account Skype sama saya nggak?”
Trus, ada beberapa anggota Komisi VIII yang mengatakan, karena keterbatasan waktu, kawan-kawan bisa menghubungi kami lewat e-mail. Tapi, ketika serentak kami menanyakan apa alamat e-mail beliau, yang keluar adalah… xxxx@yahoo.com :) .
Beberapa hadirin, termasuk saya, tampak kesal dengan jawaban tersebut, kemudian hadirin menanyakan, “Kami ingin alamat resmi Bapak!” Dan dibalas dengan, “Nanti… nanti akan diberikan….” Pada saat itu penyiar radio PPI Internasional menginterupsi, “Tolong disebutkan saja Pak di sini, jadi semua orang bisa dengar….” Bahkan dengan tantangan itu pun sepertinya mereka, bapak-bapak/ibu-ibu anggota Komisi VIII itu, tidak tahu… apa alamat e-mail resmi mereka… Saya lihat ada 1 orang staf ahli yang mendampingi Komisi VIII sibuk bolak-balik mencoba membagikan kartu nama (yang itu pun dalam kartu nama tersebut tercantum alamat e-mail Gmail dan Yahoo ) …???
Karena suasana panik dan makin riuh, salah seorang ibu (staf anggota Komisi VIII) berteriak, ” KALAU ADA YANG PERLU DITANYAKAN… SILAKAN SAJA KIRIM KE ALAMAT E-MAIL: KOMISI DELAPAN AT YAHOO DOT COM.. !!!!” Pada saat itu, tawa hadirin langsung pecah.... Saya sendiri geleng-geleng kepala dan sudah tidak tahu mau bicara apa lagi…
Ada teman yang bilang: Wah, kalo gitu mah gak usah jadi anggota DPR, anak saya yang masih kecil juga udah bisa bikin e-mail Yahoo sendiri… :)
BTW, setelah acara selesai, salah seorang kawan mencoba mengirim test mail (via BB) ke:
komisiviii@yahoo.com
komisi8@yahoo.com
komisidelapan@yahoo.com
komisiviii@yahoo.co.id
komisi8@yahoo.co.id
komisidelapan@yahoo.co.id
and guess what, none of them is working…!!! Semua e-mail test bouncing back ke sender alias alamat yang diberikan tidak ada…!!!!
Lagi-lagi karena tidak puas, saya beserta istri dan kawan-kawan mendekati ibu salah satu staf ahli pendamping anggota Komisi VIII dalam kunjungan kerja ini, sambil menanyakan alamat resmi, saat itu beliau bilang, “Lihat aja di website DPR, nanti kan ada daftar masing-masing Komisi, nanti dari situ ada alamat imelnya."
Lagi-lagi kita cek via HP, dan …ternyata tidak ada (kalau tidak percaya, silakan cek sendiri ke www.dpr.go.id). Kalau begini, mana yang benar? Kalau yang bekerja di DPR saja tidak tahu alamat kontak resmi yang bisa dihubungi, bagaimana dengan orang lain?? Dan jangan salah bahwa 1 staf DPR memiliki 7 asisten (staf ahli), *Unfortunately* sepertinya tidak satu pun dari ke-7 asisten beserta anggota DPR itu sendiri tahu alamat kontak resmi mereka ??? Kalau untuk hal yang sangat mendasar saja mereka tidak kompeten, bagaimana mereka akan membela kepentingan rakyat yang akan mereka wakili???
Sungguh ironis memang, di saat kita lagi terpuruk mengenai kemiskinan di negeri ini, tapi Anggota Dewan yang notabene wakil rakyat telah semena-mena menggunakan uang rakyat hanya untuk berfoya-foya ria demi kepentingan perut sendiri.
Sudah jelas semua perangai yang dimunculkan dalam diri Anggota Dewan. Mereka menganggap diri “sok” pintar dengan bermodalkan mulut besar padahal memang kenyataannya berotak “bebal”.
Nasiiiiibb… nasib… Kenapa konstitusi negeri ini harus diwakili Anggota Dewan yang bener-bener [gila] hormat seperti ini…???
0 comment:
Posting Komentar